Mensos Tantang Koordinator PKH Bersihkan Data Penerima Bansos

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menginstruksikan kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengecek ulang penerima bantuan sosial (bansos) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data keluarga penerima manfaat (KMP) harus lebih akurat.
 
Ia menantang koordinator berani mengeluarkan KMP yang sudah menerima bantuan bertahun-tahun. Juliari mendapat informasi banyak KMP yang menerima bantuan bertahun-tahun, bahkan mencapai sepuluh tahun.
 
”Kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS. Maka saya meminta peran nyata mereka,” kata Juliari dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Baca: Kuota Penerima Bansos Tunai Ditambah
 
Juliari meminta koordinator mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakini masih banyak masyarakat yang layak menerima, namun belum mendapat bansos.
 
”Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Kalau tidak berani, ya koordinator PKH yang kita ganti,” tegas Juliari.
 
Juliari sekaligus membantah DTKS dirancang Kementerian Sosial (Kemensos). Data penerima bantuan sosial tersebut dilaporkan desa/kelurahan ke tingkat provinsi. Kemensos hanya mengesahkan data yang dicek langsung pendamping lapangan.
 
”Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan, termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan Kemensos,” kata Juliari.
 
(SUR)