Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja

Nasional tenaga kerja Omnibus Law DPR RI
Nur Azizah • 07 Oktober 2020 17:12
Jakarta: Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak. Pihak yang keberatan dipersilakan mengajukan judicial review atau uji materi perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
 
"Apabila ada pihak yang tidak puas saya kira ada mekanisme konstitusional namanya judicial review bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Kendati begitu, Donny mengeklaim UU Ciptaker sudah menjadi rumusan terbaik. Undang-undang itu bahkan disebut sudah melalui proses politik yang panjang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu sudah melewati kekuatan politik yang ada di parlemen juga di pemerintah untuk merumuskan yang terbaik," ujarnya.
 
Baca: Fadli Zon: Omnibus Law Preseden Buruk Bagi Demokrasi
 
Dia menyebut pemerintah sudah berusaha memuaskan semua kepentingan. Namun, tak semua bisa diakomodasi.
 
"Ini tidak bisa menang semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu. Saya kira wajar saja dalam demokrasi, tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," ujar dia.
 
Dia kembali mempersilakan masyarakat menempuh jalur hukum. Pemerintah sudah siap.
 
"Apabila ada yang tidak puas, ya jalur konstitusional tersedia, silakan saja. Dan pemerintah sudah bersiap akan hal itu," tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif