Pembahasan RKUHP Mandek
Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia.
Jakarta: Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih jalan di tempat. Belum ada pembahasan lanjutan setelah batal disahkan di peringatan HUT ke 73 Republik Indonesia.
 
"Sampai hari ini belum ada pembahasan lanjutan," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP, Muhammad Syafii kepada Medcom.id, Jumat, 12 Oktober 2018.
 
Syafii mengatakan RKUHP sebenarnya hampir disahkan Agustus kemarin. Namun, urung dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadap Presiden Jokowi. Terkait keberatannya Pasal Tipikor diatur di RKUHP.
 
"Itu yang sebabkan fraksi-fraksi tarik-menarik yang terjadi akhirnya stuck," kata Syafii.

Baca: Lima Pimpinan KPK Menemui Presiden

Politikus Partai Gerindra menyebut fraksi-fraksi sebelumnya sepakat mengebut pengesahan RKUHP. Namun, setelah manuver KPK berubah sikap. "Ini juga memberi warna bagi fraksi-fraksi pendukung pemerintah," ujarnya.
 
Pemerintah memutuskan membatalkan target pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 17 Agustus 2018. Presiden Joko Widodo meminta pembatalan tenggat tersebut usai bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id