Presiden Jokowi--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Presiden Jokowi--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Pemerintah Jokowi Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Nasional presiden jokowi Guru Honorer
Damar Iradat • 11 Januari 2019 20:07
Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus bekerja meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Saat ini, Jokowi sudah mengantongi beberapa pangkal masalah terkait sertifikasi guru.
 
Kepastian itu disampaikan Jokowi saat menerima anggota Persatuan Seluruh Guru Indonesia (PGSI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 11 Januari 2019. Salah satu ujung masalah yang telah dikantongi Jokowi yakni terkait peraturan menteri terkait atau Surat Keputusan Dirjen kementerian terkait.
 
"Kalau ini SK dirjen atau peraturan menteri, itu bisa kita selesaikan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karena itu, Jokowi ingin memastikan terlebih dahulu regulasi yang mengatur hal tersebut. Sebab, bisa jadi regulasi yang mengatur tercantum dalam undang-undang.
 
"Tapi, kalau sudah yang namanya tertulis di UU, itu yang kadang-kadang kita kesulitan. Nanti saya cek, apa betul itu SK dirjen atau permen, itu lebih mudah," ungkap dia.
 
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keprihatinnya terkait honor yang diterima guru. Sebab, guru honorer hanya menerima upah sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000.
 
Padahal, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, peran guru sangat besar dalam dunia pendidikan. Pasalnya, pendidikan adalah pintu untuk masuk menuju ke sebuah kemajuan, negara maju.
 
"Hanya bangsa yang terdidik, bangsa cerdas, yang berakhlak, yang menguasai ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan makmur," tegas Jokowi.
 

 
Jokowi juga memastikan, peranan guru sangat sentral. Sebab itu, ia ingin menyelesaikan persoalan inpassing dan sertifikasi.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy‎ memastikan, semua guru menurut undang-undang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Untuk mendapatkan tunjangan profesi itu, para guru harus mengikuti ujian sertifikasi.
 
"Baik negeri maupun swasta dengan ketentuan-ketentuan tertentu," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.
 
Muhadjir mengakui jika kuota untuk sertifikasi guru terbatas. Sebab, masing-masing kementerian memiliki skala prioritas berbeda.
 
Ia mencontohkan, ada peraturan sertifikasi yang lebih mengutamakan bagi guru yang sudah mengabdi sebelum 2005. Sementara guru yang baru mengajar setelah 2005 belum diizinkan.
 
"Sebagiaan besar ini adalah guru yaang terutama dari Kementerian Agama ya kalau saya ikuti acara tadi.‎ Mereka dari 2005 keatas, karena itu mereka minta supaya dibuka. Kalau di Kemendikbud boleh, kami tidak ada masalah. Tahun ini kami juga akan buka 61 ribu sertifikasi untuk swasta," jelas dia.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi