NEWSTICKER
Kelompok Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. (Foto: Medcom.id/Kautsar Prabowo)
Kelompok Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. (Foto: Medcom.id/Kautsar Prabowo)

Aktivis Gagas Festival Kilas Balik Pelanggaran HAM

Nasional hak asasi manusia komnas ham
Kautsar Widya Prabowo • 27 Agustus 2019 15:18
Jakarta: Kelompok Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) berencana menggelar Festival 45-45. Acara ini disebut bakal menyuguhkan kilas balik kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
 
Program manajer IKa Lilik HS mengatakan melalui festival ini masyarakat, terutama anak muda didorong untuk dapat mengetahui secara gamblang kasus yang kerap dinilai tabu untuk dibahas.
 
"Kita membuka ruang mengumpulkan kembali ingatan-ingatan, peristiwa, pengalaman yang berserakan, dan menghadirkannya kembali dalam bentuk pameran foto-foto, instalasi seni, tuturan pengalaman dan kesaksian, teks-teks sastra hingga bait-bait musik," ujarnya di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lilik mengaku tak berharap banyak acara itu mampu membuka tabir kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang mangkrak. Namun setidaknya pemerintah akan mengetahui masih banyak masyarakat sipil yang menanti titik terang pengusutan kasus.
 
"Agar persoalan HAM tidak menjadi wacana, bersama anak muda kita serukan agar banyak yang merasa risau," tuturnya.
 
Festival 45-45 akan digelar pada 29-31 Agustus 2019. Selain Komnas HAM, penyelenggara juga berasal dari Komnas Perempuan, Pamflet, IKOHI, INFID, ELSAM, KontraS, Amnesty International Indonesia, Kemudi, Lakpesdam NU, LBH APIK Jakarta, dan Partisipasi Indonesia.
 
Selain festival, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan korban dan pelaku melalui pendekatan hak ekonomi sosial budaya (Ekosob). Sudah selama lima tahun terakhir, korban-korban pelanggaran HAM mendapatkan layanan. Seperti bantuan sosial berupa akses pengobatan gratis.
 
"Misalnya korban 1965 di Solo mendapatkan layanan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bisa berobat, tidak lagi menyusahkan keluarganya yang terkucilkan dampak dari korban 65. Itu membuat seakan-akan ada tanggung jawab dari pemerintah," ujar dia.
 
Lilik menambahkan proses mediasi atau mempertemukan antara pelaku dan korban juga menjadi program dalam memperjuangkan kasus pelanggaran HAM berat. Hal tersebut salah satunya dilakukan di Desa Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebagian besar wilayahnya dihuni korban dan pelaku kasus korban kekerasan 1965.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif