Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid (kanan). Foto: M Agung Rajasa/Antara
Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid (kanan). Foto: M Agung Rajasa/Antara

Putusan MK Soal Eks Koruptor Dinilai Adil

Nasional Pemilu Serentak 2020
Nur Azizah • 11 Desember 2019 15:20
Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda waktu eks koruptor maju sebagai calon kepala daerah dinilai sudah tepat. Semua pihak diminta mematuhi putusan itu.
 
"Saya pikir ini adalah jalan tengah yang baik dan bijak dan tetap konstitusional," kata anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Politikus Gerindra itu menegaskan partainya bakal mematuhi putusan MK. Gerindra akan meminta DPC dan DPD tidak mencalonkan mantan narapidana dalam pilkada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini sudah dinyatakan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani," imbuh dia.
 
Sodik juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kecolongan eks koruptor menjadi calon kepala daerah. KPU harus teliti memeriksa rekam jejak calon kepala daerah.
 
"KPU dan masyarakat terutama media juga harus memberikan pencerahan pada masyarakat tentang latar belakang setiap kandidat pilkada sebelum pelaksanaan Pilkada," ujar dia.
 
Sodik berharap putusan ini membuat koruptor jera. Namun, idealnya pemberi efek jera tak hanya dalam pilkada.
 
"Soal efek jera harus dilakukan secara simultan dalam berbagai bidang tidak hanya dalam pilkada saja," pungkas dia.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Uji materi ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
Awalnya, Perludem dan ICW meminta MK melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum 10 tahun selesai menjalani pidana penjara. Namun, MK menolak permohonan tersebut. MK menetapkan mantan narapidana bisa mencalonkan diri setelah lima tahun selesai menjalani masa hukuman penjara.
 
Berikut petikan lengkap amar putusan terkait mantan koruptor bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah: Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif