Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah). MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah). MI/Rommy Pujianto

Komisi III DPR Diminta Kaji Penambahan Staf Khusus KPK

Nasional kpk kasus korupsi pemberantasan korupsi
Anggi Tondi Martaon • 19 November 2020 12:58
Jakarta: Komisi III DPR diminta mendalami penambahan staf khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penambahan tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
 
"Kami akan meminta kepada Komisi III sebagai mitra dari KPK untuk mengkaji mendalami serta meminta penjelasan kepada KPK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2020.
 
KPK mengeluarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 sebagai restrukturisasi organisasi internal. Perubahan struktur ini menambah belasan jabatan baru di Komisi Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keluarnya Perkom 7/2020 tersebut menuai kritik. Aturan tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran.
 
"ICW (Indonesia Corruption Watch) menilai kebijakan ini hanya pemborosan anggaran semata," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis.
 
Baca: Menengok Aturan Staf Khusus KPK yang Dikritik Eks Komisioner
 
Posisi staf khusus dijelaskan dalam dua pasal pada Bab IX Perkom Organisasi KPK tersebut, yakni Pasal 75 dan Pasal 76. Kedua pasal itu mengatur posisi, fungsi, dan kriteria keahlian yang harus dimiliki staf khusus.
 
"Staf khusus merupakan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan," bunyi Pasal 75 ayat 1 Perkom Organisasi KPK dikutip Medcom.id.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif