Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina

Pembahasan RUU PPRT dan Masyarakat Hukum Adat Diminta Tak Ditunda

Nasional Partai NasDem masyarakat adat ruu prt ruu dpr
Anggi Tondi Martaon • 25 November 2020 23:59
Jakarta: Fraksi NasDem kembali meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Hukum Adat dilanjutkan. Pimpinan DPR diminta tidak menunda pembahasan.
 
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi (Baleg) Taufik Basari menyampaikan kedua RUU tersebut sudah melalui tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hasil pembahasan di tingkat Baleg juga sudah disampaikan ke pimpinan DPR.
 
"Agar tidak ditahan oleh pimpinan DPR dan badan musyawarah namun harus segera diagendakan dalam rapat paripurna DPR," kata Taufik dalam rapat pengambilan keputusan penyusunan Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2021 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: RUU PPRT dan Masyarakat Adat Diminta Segera Ditindaklanjuti
 
Anggota Komisi III itu menyebutkan, pembahasan RUU PPRT dan Masyarakat Hukum Adat terkendala karena belum disampaikan dan diputuskan sebagai inisiatif DPR. Pengambilan keputusan harus melalui rapat paripurna.
 
Dia menegaskan, keberadaan kedua RUU tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. RUU PPRT memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kepada pekerja rumah tangga. 
 
Sedangkan, RUU Masyarakat Hukum Adat memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan pengakuan dan pemberdayaan. Dia menyebutkan, belum ada aturan komprehensif melindungi masyarakat adat di Indonesia, meski keberadaannya diakui oleh negara dan konstitusi.
 
"Tetapi selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal," sebut dia.
 
Ketua DPP Partai NasDem bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap substansi dan materi kedua RUU tersebut. Pimpinan DPR pun diminta segera menindaklanjuti proses pengajuan agar bisa dilakukan pembahasan tingkat I. 
 
Desakan Fraksi NasDem mendapatkan dukungan dari beberapa fraksi lainnya. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta agar RUU PPRT segera diparipurnakan sebagai usulan inisiatif DPR.
 
"Karena telah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi," kata anggota Baleg dari Fraksi PKB Ela Siti Nuryamah.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif