PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga

Menpan RB Bantah Isu Pemecatan PNS

Nasional jokowi menpan
Antara • 08 Juli 2020 03:22
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses reformasi birokrasi. Abdi negara tak perlu khawatir.
 
"Semua difungsikan sesuai kemampuan," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2020.
 
Menurut dia, tidak ada pengurangan penghasilan dalam reformasi birokrasi yang ditargetkan dapat selesai di akhir 2020. Makna reformasi birokrasi yakni mengubah pola pikir dan penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural eselon menjadi fungsional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Reformasi birokrasi itu, ungkap Tjahjo, dilakukan agar perizinan dan pelayanan masyarakat dapat dipercepat. Hal ini dijalankan seiring dengan visi, misi, serta arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
 
Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, 6 Juli 2020, mengatakan ide konsep reformasi birokrasi sudah ada sejak Menpan RB Letnan Jenderal (Purn) Tiopan Bernhard (TB) Silalahi di ujung Orde Baru. Pada 2000, konsep sudah lengkap.
 
"Tapi ya macet. Karena, ada tenaga honorer, sistemnya belum sistem merit, daerah boleh mengangkat (PNS) seenaknya," kata Tjahjo.
 
Baca: Menpan RB Rumuskan Usulan Pembubaran Lembaga
 
Namun, ia sekarang yakin konsep itu akan lebih jelas karena Presiden Jokowi turun langsung memantau pelaksanaan reformasi birokrasi itu. Konsep reformasi birokrasi kini masuk dalam visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.
 
"Ya harus cepat dilaksanakan. Ini target satu tahun, dari Januari sampai Desember 2020," jelas Tjahjo.
 

(OGI)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif