Aksi protes terhadap anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK. Istimewa
Aksi protes terhadap anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK. Istimewa

Badan Kehormatan DPD Selidiki Pernyataan Kontroversial AWK

Nasional dpd ri Penodaan Agama
Anggi Tondi Martaon • 06 November 2020 12:47
Jakarta: Badan Kehormatan (BK) DPD membentuk tim kerja mendalami tingkah anggota DPD I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK). Sikap dan pernyataan senator asal Bali itu menjadi sorotan dan membuat resah masyarakat Pulau Dewata.
 
"Tim Kerja bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap permasalahan tersebut," kata Ketua BK DPD Leonardy Harmainy dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 November 2020.
 
Tim kerja bakal mengumpulkan fakta-fakta dari kedua belah pihak. Setelah itu, tim akan memverifikasi bukti-bukti tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian tim akan melaporkan dalam rapat pleno BK berikutnya," ungkap dia.
 
Senator asal Sumatra Barat itu sangat menyayangkan sikap dan pernyataan AWK. Ulah AWK dinilai menodai martabat DPD.
 
(Baca: Senator Tak Boleh Asal Bicara)
 
"Sudah terjadi penodaan terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD yang dilakukan oleh AWK, anggota DPD RI dari Provinsi Bali,” ujar dia.
 
Dua pernyataan AWK membuat gaduh. Pernyataan itu ialah memperbolehkan seks bebas asal pakai kondom dan menistakan agama.
 
Pernyataan memperbolehkan seks bebas asal menggunakan kondom disampaikan AWK di sebuah sekolah di Tabanan, Bali. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan menuai protes dari masyarakat.
 
AWK juga dinilai melakukan penistaan agama di Pura Ped, Nusa Penida. Simbol agama Hindu dilecehkan dan menimbulkan protes panjang di kalangan masyarakat Nusa Penida.
 
Arya juga terang benderang mendukung aliran Hare Krisnha (HK). Aliran ini dilarang di Bali.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif