Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. MI/Susanto
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. MI/Susanto

Pengusul RUU Minol Disarankan Komunikasi dengan Pemerintah

Nasional minuman beralkohol DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 13 November 2020 02:02
Jakarta: Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) disarankan berkomunikasi dengan pemerintah. Pembahasan bisa dilakukan setelah RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
 
"Arena (pembahasan) RUU ini kan bukan menjadi hak otoritas lembaga DPR, tapi harus dibahas bersama-sama pemerintah," kata anggota Fraksi Golkar Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Kamis, 12 November 2020.
 
Mantan Wakil Ketua Baleg itu pun berkaca pada pembahasan RUU Minol pada periode 2014-2019. Penyusunan RUU jalan di tempat karena pemerintah, kata Firman, tidak berkenan ikut dalam pembahasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan sampai nanti waktu kebuang hanya untuk membahas sesuatu yang tidak disepakati pemerintah," ungkap dia.
 
Baca: Golkar Tolak Melanjutkan Pembahasan RUU Minol
 
Jika pemerintah tidak sepakat, Firman menyarankan kelompok pengusul mengajukan RUU lain yang lebih produktif. Fraksi Golkar pun telah menyatakan pendapat terhadap RUU Minol.
 
Firman mengatakan aturan tersebut tidak mencerminkan keberagaman. Sebab, ada beberapa kelompok masyarakat yang menggunakan minol untuk keperluan tertentu.
 
"Contohnya, kalau di gereja itu ada perjamuan kudus menggunakan anggur," kata dia.
 
Oleh karena itu, dia tak sepakat aturan tersebut melarang sepenuhnya peredaran minol. Aturan tersebut disarankan lebih ditujukan kepada pengaturan peredaran minol.
 
"Kalau UU ini melakukan pengaturan, itu kami sepakat karena pengaturan itu merupakan hak daripada negara," tegas dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif