Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Najib Azca. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Najib Azca. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jokowi Dinilai Terlalu Fokus pada Infrastruktur dan Abai Terhadap HAM

Nasional infrastruktur hak asasi manusia 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Siti Yona Hukmana • 27 Oktober 2020 19:00
Jakarta: Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Najib Azca mengkritisi kepemimpinan Joko Widodo lima tahun di periode pertama dan setahun di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Jokowi dinilai terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.
 
"Sehingga isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi menjadi berkurang atau terabaikan cukup signifikan," kata Najib dalam diskusi daring, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Najib menyebut banyak catatan merah dalam setahun periode kedua Jokowi. Namun, dia tidak memungkiri Jokowi sukses dalam segi infrastruktur atau isu pembangunan ekonomi secara makro.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Najib memandang Jokowi lebih mengedepankan pembangunan ketimbang isu lainnya. Hal itu, kata dia, terbukti ketika pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
 
"Memang itu digagas oleh Presiden Jokowi sejak awal periode kedua, itu disahkan atau terwujud," ujar Najib.
 
Baca: Komnas HAM: Hak Menyatakan Pendapat Tercederai
 
Najib menilai ambisi Jokowi saat ini menginginkan Indonesia maju dari segi pembangunan. Imajinasi politik Jokowi itu agar Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang pesat.
 
"Kira-kira imajinasinya adalah 2040 mungkin Indonesia negara dengan ekonomi terbesar ke-5 dan memang kita berpotensi ke sana," papar Najib.
 
Menurut dia, salah satu cara menaikkan pendapatan warga Indonesia ialah dengan menerbitkan Omnibus Law. Namun, Najib menilai penerbitan Omnibus Law sebagai cara yang radikal.
 
Aturan sapu jagat itu dinilai memberikan kesempatan investasi sebesar-besarnya kepada investor dari luar maupun dalam negeri. Tujuan dari investasi itu ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 
"Ini tentu saja memiliki implikasi yang cukup berat kepada isu-isu HAM dan demokrasi," tutur Najib.
 
Kehadiran Omnibus Law kemudian mengundang protes dari sejumlah masyarakat. Mereka berunjuk rasa yang berujung pada kekerasan dari aparat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif