Bawaslu Diminta Tak Jemawa
Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Foto: Sunnaholomi Halakrispen/Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tidak jemawa menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dengan begitu, eks narapidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif dalam Pileg 2019. 

"Meskipun MA mengabulkan uji materi yang dilakukan oleh beberapa caleg, ya tentu kita berharap beberapa caleg itu tidak dicalonkan oleh parpol. Ini juga tidak boleh dimaknai oleh Bawaslu seolah-olah sebagai sebuah kemenangan atau posisi yang lebih unggul daripada KPU," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 September 2018. 

Baca: MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan


Putusan MA ini merupakan mekanisme yang sewajarnya ditempuh ketika seseorang ingin mengajukan uji materi peraturan perundang-undangan. Namun, kata dia, KPU, Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta menyikapi putusan ini secara dewasa. 

"Tidak perlu disikapi oleh rasa jemawa atau lebih memahami kepemiluan dari pada institusi yang lainnya," tukas Titi. 

Titi menyarankan KPU, Bawaslu, dan DKPP duduk bersama untuk membahas putusan MA tersebut. Ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu diminta menyelaraskan pemahaman terkait dengan putusan ini.

"Tapi sekali lagi, tidak boleh ada tindak lanjut sebelum ada putusan arau dokumen resmi yang diterima KPU," pungkas Titi.





(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id