KPU Diminta Menyiapkan Aturan Kampanye di Medsos
Ilsutrasi. Medcom.id/Rizal
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyiapkan mekanisme pengawasan media sosial selama masa kampanye. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Lena Maryana Mukti menilai konten kampanye di media sosial sulit dikontrol.
 
"Untuk mengantisipasi sekaligus bisa menyosialisasikan apa saja yang boleh dan yang tidak," kata Lena di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.
 
Menurut Lena ada aturan yang memuat soal mekanisme kampanye di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berita bohong alias hoaks dan isu SARA tegas merupakan konten yang terlarang selama kampanye.

Baca: Jokowi-Ma'ruf Unggul di Empat Segmen Pengguna Media Sosial

Namun, sebagai penyelenggara, KPU tetap diminta memuat aturan lebih rinci mengenai batasan-batasan konten kampanye. Baik itu kampanye dalam bentuk tatap muka secara langsung, dan media sosial. "Yang membuat kita sulit mengontrol ini adalah media sosial."
 
Lena mengatakan, TKN Jokowi-Ma`ruf telah berupaya membekali para relawannya terkait batasan kampanye di media sosial. Para relawan diminta mengedepankan konten kampanye yang memuat capaian pemerintah
 
"Relawan mengedepankan kampanye program dari pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi selama empat tahun," ucap politikus PPP itu.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id