Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan). ANT/Sigid Kurniawan.
Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan). ANT/Sigid Kurniawan.

Presiden Dinilai Perlu Memanggil Pimpinan KPK

Nasional revisi uu kpk
Fachri Audhia Hafiez • 14 September 2019 05:15
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu menyikapi pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan penanganan rasuah ke Kepala Negara. Presiden dianggap perlu memanggil seluruh pimpinan lembaga tersebut.
 
"Presiden harus memanggil komisioner KPK yang masih ada, kecuali yang sudah mengundurkan diri. Presiden harus memberikan ketegasan bahwa KPK tetap harus berfungsi seperti biasa," kata pakar hukum tata negara dan hukum pemertintahan, Juanda, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 14 September 2019.
 
Juanda mengungkapkan, komisioner KPK harus memberikan arahan kepada seluruh pegawai bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan. Melihat situasi ini, kata dia, Presiden dapat segera melakukan pelantikan pimpinan yang baru, atau minimal mengangkat pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Juanda menilai pernyataan sikap pimpinan KPK itu bisa dimaknai kalau segala fungsi dan wewenang pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika tidak mau menjalankan mandat sama sebenarnya KPK dalam kondisi stagnan. Artinya mereka secara fisik atau organ masih tetap komisioner tapi tidak menjalankan tugas lagi," ujar Juanda.
 
Menurut Juanda, langkah pimpinan KPK itu merupakan bentuk protes dan bisa pula sebagai strategi mendesak Presiden. Protes itu dilakukan agar Presiden melakukan pembenahan keadaan.
 
Pimpinan KPK diduga protes terhadap mekanisme dan sikap yang diambil Presiden terhadap calon pimpinan KPK yang dianggap tidak sesuai dengan selera mereka dan dihasilkan melalui prosedur cacat. Terlebih Presiden dianggap tak merespon revisi Undang-undang KPK yang dianggap melemahkan KPK.
 
Juanda menegaskan, pengembalian mandat semestinya tidak boleh terjadi. Komisioner KPK yang ada seharunya tetap menjalakan tugas secara normal sampai menutup masa jabatan.
 
"Kalau komisioner menganggap tidak mampu bekerja lagi dengan kondisi tertentu sekarang ini, kenapa tidak mundur biar jelas sikap yang diambil, daripada mengambang seperti ini," pungkas Juanda.
 
Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi. Ia merasa KPK tengah berada dalam bahaya.
 
"Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi. Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif