Ilustrasi. Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak covid-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Ilustrasi. Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak covid-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Komnas HAM Tak Ingin Pembagian Bansos Diskriminatif

Nasional Virus Korona bansos
Kautsar Widya Prabowo • 21 Mei 2020 00:52
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) secara merata. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan diskriminatif atas bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) itu.
 
"Misalnya kawan-kawan disabilitas, kawan-kawan lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT), menjadi perhatiaan dari penyelenggara negara, supaya bantuan sampai ke semuanya," ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam diskusi virtual, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Pemerintah juga harus menjamin buruh mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Bedasarkan laporan yang ia terima, tidak sedikit perusahaan yang mengaku tidak mampu memberikan THR akibat pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di Tanggerang, tiba-tiba pengusahanya berhenti beroperasi. Akibatnya THR upah buruh tidak terbayarkan, ini hak buruh," tuturnya.
 
Pihaknya akan selalu mengevaluasi proses penyaluran bansos melalui pengawasan media hingga survei lapangan tiap minggunya. Komnas HAM menyebut kesehatan masyarakat menjadi HAM yang harus dipenuhi pemerintah pusat dan daerah.
 
Baca: Penyaluran Bansos Diminta Tepat Waktu dan Sasaran
 
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mempermudah birokrasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini untuk mempercepat proses distribusi.
 
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Jokowi menegaskan proses birokrasi mestinya dibuat mudah. Terlebih kondisi saat ini masuk kategori kejadian luar biasa.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif