NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal

Empat Tahapan Pilkada 2020 yang Ditunda KPU

Nasional Virus Korona pilkada serentak
Fachri Audhia Hafiez • 23 Maret 2020 04:32
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda sebagian tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 guna mencegah penyebaran virus korona (covid-19). Ada empat poin yang menjadi sorotan dari penundaan ini.
 
Pertama mengenai pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.
 
Selanjutnya, pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit). Terakhir pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Empat poin tersebut termaktub dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Surat diteken oleh Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu, 21 Maret 2020.
 
"Surat edaran bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko covid-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," bunyi surat edaran tersebut sebagaimana diterima Medcom.id, Minggu, 22 Maret 2020.
 
Baca: KPU Ubah Tahapan Pilkada Serentak 2020 Imbas Covid-19
 
Terkait pelantikan PPS, KPU meminta menunda pelaksanaan pelantikan unsur tersebut. Jika daerah tersebut belum terdampak penyebaran covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian.
 
Penundaan lainnya yakni pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan menunda pelaksanaan pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih.
 
Empat Tahapan Pilkada 2020 yang Ditunda KPU
Ilustrasi Medcom.id
 
Pemerintah sebelumnya diminta mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini buntut mewabahnya kasus virus korona di Indonesia.
 
Bahkan, muncul juga usulan kampanye tatap muka ditiadakan pada Pilkada tahun ini. Pasangan calon (paslon) diminta memanfaatkan platform digital atau media masa.
 
Sementara itu, jumlah orang yang tertular virus korona di Indonesia per Sabtu, 21 Maret 2020, mencapai 450 pasien. Sebanyak 38 pasien meninggal, sedangkan 20 orang berhasil sembuh.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif