Pegawai PT POS Indonesia (Persero) berkoordinasi sebelum pelepasan distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan-Pool
Pegawai PT POS Indonesia (Persero) berkoordinasi sebelum pelepasan distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan-Pool

Warga Diminta Adukan Masalah Bansos ke Dinsos

Nasional Virus Korona
Nur Azizah • 14 Mei 2020 14:31
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku tak membuat posko khusus pengaduan bantuan sosial (bansos) di setiap daerah. Juliari meminta warga mengadukan penyimpangan atau masalah bansos ke dinas sosial (dinsos) di tiap wilayah.
 
"Tidak mungkin kami punya posko pengaduan di setiap daerah. Silakan mereka ke dinas sosial masing-masing daerah," kata Juliari kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Menurut dia, dinas sosial yang memiliki data siapa saja penerima bansos. Kendati begitu, Kementerian Sosial tetap membuka kanalpengaduan ke bansoscovid19@kemsos.go.id dan hotline di nomor 08111022210.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami (Kemensos) sudah ada nomor WhatsApp, email pengaduan," ujar Juliari.
 
Ombudsman menerima 387 aduan masyarakat terkait dampak pandemi virus korona (covid-19). Dari laporan itu, 278 masyarakat atau 72 persen mengeluhkan proses pembagian bansos yang tidak tepat sasaran.
 
"Bantuan sosial itu menyangkut penyaluran bantuan tidak merata, prosedur dan persyaratan untuk penerima yang tidak jelas," kata Ketua Ombudsman Amzualian Rifai dalam konferensi pers secara virtual, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Rifai menilai persoalan ini disebabkan tidak ada data terbaru yang melingkupi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah sejatinya sudah berkali-kali diperingatkan agar memiliki data yang menyeluruh.
 
Warga Diminta Adukan Masalah Bansos ke Dinsos
 
Baca: DPRD DKI Tagih Data Penerima Bansos Tahap Dua
 
"Covid-19 mengakibatkan kelompok menengah rentan mendadak miskin. Oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan," tutur dia.
 
Ombudsman merekomendasikan pemerintah menyiapkan penanggung jawab khusus. Petugas ini harus menangani laporan masyarakat terkait keluhan atas layanan publik di tengah pandemi covid-19
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif