Tito Sebut Papua Jadi Contoh Pemda Salah Susun RAPBD

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) berhati-hati dalam membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Dia tak mau pemda lain bernasib seperti Papua.
 
"Rancangan APBD yang salah akan membuat gagal, percuma nanti seperti di Papua. Uang banyak, tapi tata kelolanya kurang pas," kata Tito Karnavian, di Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.
 
Menurut dia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menginstruksikan pemda mengubah sistem informasi manajemen daerah (simda) menjadi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). SIPD dapat menampilkan seluruh informasi pengelolaan keuangan daerah secara daring (online).
Baca: Perda APBD DKI 2021 Sudah Terbit
 
"Semua anggaran itu, keluar-masuk untuk apa, hari ini keluar berapa, ketahuan (pemerintah pusat)," jelas Tito.
 
Mantan Kapolri itu mengatakan sistem baru ini menyulitkan pejabat nakal yang memiliki kecenderungan penyimpangan moral. Selain SIPD, pihaknya memaksimalkan peninjauan Kementerian Dalam Negeri terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah instansi terkait mulai pekan depan.
 
Tito menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Dia juga melibatkan Kementerian Keuangan untuk peninjauan dana perimbangan keuangan daerah.
 
"Ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi KPK akan kami libatkan dalam tim peninjauan rencana APBD. Dengan demikian akan dapat terlihat programnya, sinkron. Kedua, kemungkinan penyimpangan moralnya kecil. Kasihan juga nanti kepala daerah atau DPRD ditangkap gara-gara praktik-praktik seperti itu. Maka dengan teknologi informasi, semua itu akan terbuka semua," kata Tito.
 
(OGI)