Ilustrasi larangan rokok. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Ilustrasi larangan rokok. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Revisi Aturan Pelarangan Iklan Rokok Mandek 2 Tahun

Nasional industri rokok rokok kemenkes
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Oktober 2020 19:35
Jakarta: Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau mandek selama dua tahun. Padahal, revisi aturan itu bertujuan membatasi pengaruh iklan rokok kepada anak-anak.
 
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar PP tersebut direvisi sejak 2018. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018.
 
“Waktu pembahasan dimasukkan poin baru yaitu rokok elektrik. Ini butuh kajian dan agak rumit dan waktu itu belum ada kesepakatan substansi,” kata Kepala Sub Bidang Advokasi dan Kemitraan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Sakri Sabatmaja, dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Revisi PP 9 tahun 2012 sudah berjalan delapan kali sejak Juli 2018. Kemenkes berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
 
Baca: Anak Merokok karena Terpengaruh Teman Sebaya
 
Sejumlah poin pembahasan hampir rampung. Mulai dari peraturan penjualan produk tembakau, pengujian kandungan kadar nikotin dan tar, serta larangan iklan produk tembakau. Namun pada rapat November 2019, Kemenko PMK bertanya soal peraturan iklan rokok elektrik yang menjadi topik baru. Kemenkes harus mengkaji dan mempelajari rokok jenis baru tersebut.
 
Pembahasan terus berlanjut sampai November 2019. Masih ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki dan baru akan dibahas pada 2020.
 
Sayangnya, niat Kemenkes merampungkan revisi PP itu terkendala pandemi covid-19 di Indonesia pada Maret 2020. Revisi kembali tersendat.
 
Meski begitu, Sakri berjanji pembahasan berlanjut pada akhir Oktober 2020. Kemenkes bakal kembali mengajak Kemenko PMK berkoordinasi sebelum disahkan.
 
“Akhir bulan ini semoga ada progres yang baik,” ujar dia.
 
Baca: Baru 16 Kabupaten/Kota Tegas Larang Iklan Rokok
 
Pemerintah diminta lebih tegas menyetop akses rokok pada anak melalui regulasi yang tegas. Sekitar 19,2 persen pelajar merokok dengan tren terus meningkat. Data Global Youth Tobacco Survey pada 2018 menunjukkan pelajar terpapar iklan rokok yang masih berterbaran di ruang publik.
 
Sebanyak 60,9 persen pelajar melihat iklan rokok di ruang terbuka seperti baliho, 56,8 persen pelajar melihat iklan rokok di televisi, dan 36,2 persen pelajar melihat iklan rokok di internet.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif