DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
Direktur Imparsial Al Araf. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Pemerintah dan DPR diusulkan untuk segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo membentuk peraturan presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. 

"Pemerintah dan DPR harus segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jadi, perlu ada reformasi peradilan militer. Ini konsekuensi dari Perpres itu," kata Direktur Imparsial Al Araf di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.

Menurutnya, revisi UU Peradilan Militer tersebut dapat menjadikan payung hukum ketika TNI dilibatkan dalam aksi pemberantasan terorisme. Supaya, kata dia, tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas keterlibatan TNI.


"Semua kerja terorisme adalah kejahatan yang serius, penanganannya juga kemudian diberikan penanganan khusus. Masa penangkapan 1x24 jam menjadi 14 hari. Dalam konteks itu, maka semua aparat yang terlibat dalam penanggulangan terorisme harus jelas pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya," ungkap Al Araf.

Baca: Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme

Ia menilai perlu ada peraturan terhadap tanggung jawab TNI jika dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Sebab, kata dia, kepolisian akuntabilitasnya dalam penanggulangan terorisme diuji dengan adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Kalau aparat kepolisian terlibat dalam melakukan penanganan terorisme, misalkan terjadi pelanggaran HAM dalam penanganannya, maka diadili dalam peradilan umum. Militer juga sama, jika terjadi pelanggaran HAM, maka dia (TNI) juga bisa diadili di peradilan," ujar Al Araf. 

Menurut Al Araf, hal demikian merupakan asas prinsip kesamaan antara Polri dan TNI di hadapan hukum. Sebab, ia menilai dalam UU Peradilan Militer itu TNI bisa terlibat dalam penghapusan tindak pidana militer. 

"Nah, sampai saat ini sayangnya UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer itu yurisdiksinya militer bisa terlibat dalam menghapus tindak pidana militer dan juga tindak pidana umum," pungkasnya. 





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id