OSO Pertimbangkan Gugat KPU ke PTUN
Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum OSO di Gedung Bawaslu - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan dugaan pelanggaran administratif yang dilayangkan bakal calon anggota DPD Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kubu OSO berniat melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Karena gugatan ini diputus KPU tidak melakukan pelanggaran, kami akan memfollow up ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Kuasa Hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Yusril mengatakan OSO melayangkan dua gugatan ke Bawaslu dengan terlapor KPU. Gugatan pertama terkait penambahan syarat kewajiban mengundurkan diri bagi calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Menurut Yusril, KPU melanggar aturan lantaran seharusnya putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak berlaku surut karena saat putusan itu diketok, proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, sehingga putusan itu tidak berlaku bagi bakal calon anggota DPD yang sudah masuk daftar calon sementara (DCS) seperti OSO.

Sementara Bawaslu berpandangan putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku setelah putusan dibacakan. Selain itu Bawaslu juga menilai tahapan DCS bukan akhir dari proses pencalonan. Setiap bakal caleg yang sudah masuk DCS bisa saja dinyatakan tidak memenuhi syarat karena sebab tertentu, termasuk putusan MK ini.

(Baca: Bawaslu Tolak Gugatan OSO Soal Pengurusan Parpol)

"Putusan MK tidak belaku surut itu artinya ketika persyaratan-persyararan sudah dilengkapi dan ketika sudah diumumkan daftar calon sementara. Tahapan pemilu itu disebut ada satu tahap pindah ke tahap lain satu demi satu," tegasnya.

Oleh karenanya, kubu OSO berniat melanjutkan perkara ini ke tingkat yang lebih tinggi, "Artinya kalau sudah ke Bawaslu tidak puas, kami masih dapat upaya hukum pengadilan tata usaha negara dalam tiga hari dibacakan hari ini," tandasnya.

Selain menggugat KPU melakukan pelanggaran administratif, OSO juga mengajukan gugatan terkait pencoretan namanya dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Gugatan itu masih berproses di Bawaslu. 

KPU sebelumnya tidak memasukan nama OSO ke dalam DCT calon anggota DPD lantaran dia tidak menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Keputusan KPU merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang melarang pengurus parpol maju sebagai calon anggota DPD. 



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id