Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. ANT/Puspa Perwitasari.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. ANT/Puspa Perwitasari.

Posisi Wakil Menteri Sebaiknya Diisi Birokrat dan Profesional

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Golda Eksa • 25 Oktober 2019 07:27
Jakarta: Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut wakil menteri (wamen) sebaiknya diisi kalangan profesional atau birokrat karier di kementerian terkait. Posisi wakil menteri seharusnya diberikan kepada kementerian yang memiliki beban kerja berat.
 
"Jadi mereka bisa mem-backup, misalnya beberapa menteri yang tidak memiliki latar belakang, yang berkorelasi dengan kementerian yang dipimpin," kata Yunarto di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Ketentuan jabatan wamen tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Regulasi tersebut diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Juni 2012.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Idealnya wamen memang diisi oleh orang-orang yang memiliki karier di kementerian tersebut. Tapi apakah prediksi saya akan diisi oleh orang karir semua, ya tidak mungkin. Karena kabinetnya pun sudah terlanjur politis," jelas Yunarto.
 
Yunarto mengatakan idealnya posisi menteri diisi birokrat karier di kementerian. Presiden seharusnya meminimalisir jumlah menteri dari partai politik. Tapi, Presiden tentu tak bisa mengambil keputusan itu karena jumlah koalisi yang cukup gemuk.
 
"Mau tidak mau saya prediksi kompromi tidak hanya terjadi di level menteri, tapi akan juga terjadi di level wamen," katanya.
 
Wacana penambahan jabatan sebagai wamen di Kabinet Indonesia Maju, imbuhnya, akan mirip dengan yang terjadi di era pemerintahan SBY pada 2009-2014. Kala itu ada 19 wakil menteri yang melengkapi Kabinet Indonesia Bersatu II.
 
"Bukan masalah gemuk atau tidak tapi kualitasnya akan seperti apa. Kalau kemudian hanya ditujukan untuk menampung orang-orang yang secara kompromi tidak bisa ditampung dari jumlah kementerian, ya menurut saya akan mubazir," pungkasnya.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif