Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Menko Tak Bisa Asal Menolak Kebijakan Menteri

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Arga sumantri • 29 Oktober 2019 13:45
Jakarta: Menteri koordinator (menko) dinilai tak bisa sewenang-wenang menolak kebijakan menteri di bawah koordinasinya. Menteri dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugas.
 
"Kalau perintah UUD tidak bisa di-veto oleh menko dong," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Menurut Arsul, hak veto bukan berarti membuat sekat antara menko dan menteri. Ia meyakini segala kebijakan yang dibuat menteri akan dikoordinasikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan pasti akan ketemu duduk bersama, jadi jangan bayangannya terlalu jauh juga," ungkapnya.
 
Arsul menilai hak veto bisa digugurkan apabila ada regulasi yang lebih tinggi dalam konstitusi. "Dengan sendirinya (hak veto) tidak bisa diterapkan. Seperti pada kebijakan di mana negara dalam keadaan normal," ujarnya.
 
Menko memiliki hak veto atas kebijakan menteri di bawah koordinasi mereka. Hak veto itu diberikan Jokowi agar menteri tak memiliki visi misi pribadi.
 
Lewat kebijakan ini, menko bisa menolak kebijakan para menteri. Menko juga bisa berkoordinasi dengan Presiden jika ragu menolak kebijakan yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif