Massa yang tergabung dalam Aliansi Sarikat Pekerja Buruh Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/12/2019). Foto: Antara/Novrian Arbi
Massa yang tergabung dalam Aliansi Sarikat Pekerja Buruh Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/12/2019). Foto: Antara/Novrian Arbi

Buruh Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Nasional buruh Omnibus Law
Medcom • 07 Desember 2019 11:29
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta agar perwakilan buruh ikut dilibatkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pembahasan RUUOmnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diupayakan masuk parlemen Desember ini.Buruh harus dilibatkan sejak awalpembahasan.
 
"Sayangnya, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak melibatkan para buruh,"
kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 7 Desember 2019.
 
Ia menyatakan kondisinya akan rawan jika serikat buruh tidak dilibatkan sejak awal.Sebab, aturan yang mau dibuat berkaitan langsung dengan buruh. "Kalau buruh tidak diajak bicara, ini lucu," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) itu mengaku banyak dihubungi aktivis buruh terkait dengan rencana pemerintah menyusun RUU Omnibus Law untuk sektor ketenagakerjaan.Dia mendukung investasi yang masuk Tanah Air.
 
Namun demikian, jangan menganggap faktor buruh menjadi penghambat masuknya investasi, sehingga terkesan buruh tidak dilibatkan dalam pembentukan omnibus law. Ia mengingatkan, masalah ketenagakerjaan butuh keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, serikat buruh, maupun pengusaha alias tripartit.
 
"Saya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo tentang tim omnibus law bentukan pemerintah yang harusnya melibatkan semua unsur," katanya.
 
Ia mencontohkan kebijakan di Jawa Barat jangan sampai terjadi di tingkat nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil sempat mengeluarkan surat edaran untuk UMK 2020 dan langsung ditanggapi keras oleh seluruh serikat buruh se-Jawa Barat.Menurut dia, penetapan UMK harus dilandasi surat keputusan agar memiliki landasan hukum yang kuat.
 
"Setelah buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran di Jawa Barat, akhirnya Ridwan Kamil mengeluarkan juga SK tersebut. Tidak perlu hal tersebut terjadi di tingkat nasional karena kami ingin kondisi tetap kondusif," katanya.
 
Walaupun Andi Gani dikenal sebagai sosok yang dekat dengan pemerintah, ia menegaskan tetap akan berada di barisan buruh dan membela hak-hak buruh Indonesia. Dia optimistis Presiden Jokowi mau mendengarkan saran dan masukan dari kalangan buruh.
 
"Karena sejarah yang tidak terbantahkan. Dukungan kuat buruh melalui Relawan Buruh Sahabat Jokowi terjadi sejak Jokowi maju Pilgub DKI Tahun 2012, Pilpres 2014, sampai Pilpres 2019. Buruh selalu berada di barisan Presiden Jokowi," katanya.
 
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan masuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menteri Ida menyatakan revisi tidak secara menyeluruh. Omnibus law berisi pasal yang direvisi karena
menghambat penciptaan lapangan kerja. Salah satu pasal dari UU 13 Tahun 2003 antara lain yang berkaitan dengan upah dan pesangon.
 
"Ya, di antaranya itu lah (upah dan pesangon) dan lain-lain," ujarnya.
 
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri kepada media, menjelaskan omnibus law merupakan UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara agar lebih sederhana (ramping) dan tepat sasaran.

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif