Anggota DPR Komisi XI fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Foto: MI/Immanuel Antonius.
Anggota DPR Komisi XI fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Foto: MI/Immanuel Antonius.

Persiapan Pemindahan Ibu Kota Bergantung RUU

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Faisal Abdalla • 03 September 2019 08:30
Jakarta: Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji sangsi persiapan pemindahan ibu kota dilakukan tahun depan. Pemerintah belum menyerahkan naskah rancangan undang-undang pemindahan ibu kota.
 
"Saya belum melihat tanda-tanda ibu kota akan dipindah dalam waktu dekat," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 
Sarmuji mengatakan penyusunan undang-undang ibu kota baru memerlukan waktu. Dia menegaskan tanpa perubahan undang-undang pemerintah tak bisa memulai persiapan pemindahan ibu kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah iya persiapannya bisa dimulai awal tahun depan misalnya, kalau UU-nya saja belum ada?" tutur dia.
 
Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru. Wilayah ini dianggap minim risiko bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
 
Selain itu, wilayah ini dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Kawasan ini juga diapit perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Sejumlah infrastruktur pendukung tersedia di wilayah tersebut.
 
Regulasi untuk memindah ibu kota ke Kalimantan Timur disiapkan. Sejumlah undang-undang (UU) bakal direvisi demi membuka jalan pemindahan ibu kota.
 
"Yang pasti yang akan direvisi adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik kepada Medcom.id.
 
Akmal menyebut revisi UU bakal melibatkan banyak kementerian. Dia menuturkan ada 32 kementerian yang bakal menyiapkan regulasi.
 
Anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, mengatakan pembahasan regulasi pemindahan ibu kota bakal dilakukan anggota dewan periode 2019-2024. Undang-undang itu diharap rampung dalam setahun.
 
"Kita harapkan satu tahun ke depan ini undang-undang itu harus selesai, kan ada banyak undang-undang itu," kata Johnny.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif