Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga

Indikator Radikalisme ASN Harus Dipertajam

Nasional radikalisme
Ilham Pratama Putra • 25 November 2019 14:06
Jakarta: Pemerintah diminta mempertajam indikator aparatur sipil negara (ASN) yang terjangkit radikalisme. Penindakan ASN yang diduga radikal tak boleh serampangan sehingga mengorbankan produktivitas pegawai.
 
"Jangan ada sekelompok ASN yang lebih kritis dan kemudian dianggap radikal. Padahal dengan pendekatan yang tepat. mereka akan tetap mengikuti aturan-aturan ASN," kata anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 November 2019.
 
Dia melihat penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN dari 11 kementerian dan lembaga tak akan cukup. Penanganan radikalisme terhadap ASN lebih baik menggunakan pengawasan intelijen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pengawasan intelijen terhadap penyebaran virus radikalisme saat ini masih kurang. Alhasil, benih-benih intoleransi berkembang di kalangan masyarakat, tak hanya ASN.
 
"Diperkuatlah gerakan intelijennya, tanpa harus ada dengan pendekatan formal ini. (Pendekatan formal) yang kemudian masyarakat jadi gaduh dan kemudian itu tadi, hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat bisa terbatas," lanjut Sodik
 
Ketua DPP Partai Gerindra itu khawatir SKB justru menganggu hak politik ASN. Dia pun teringat nasib pegawai negeri di zaman Orde Baru.
 
"Jangan SKB menteri itu menjadi pembatas segala-galanya, pembatas berpendapat," terang dia.
 
Pemerintah tengah menggodok pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menyoroti radikalisme di kalangan ASN. Satgas ini akan dibentuk di setiap kementerian dan lembaga negara.
 
Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, ciri ASN terpapar radikalisme diketahui saat adu pendapat. ASN yang merasa paling benar diduga telah terjangkit pemikiran ekstrem.
 
"Kalau dia dengan mudah mengatakan dia yang paling betul, orang lain salah, orang lain sesat. Nah itu berarti sudah ada tanda-tanda. Kita panggil, kita kasih penjelasan, di mana sesatnya. Orang lain kan punya hak berpendapat," jelas dia.
 
Komitmen memerangi radikalisme sudah terbentuk dalam SKB 11 menteri dan lembaga. ASN didorong menjadi garda terdepan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan mendukung langkah-langkah deradikalisasi.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif