Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pemerintah Diminta Menstabilkan Kebutuhan Pokok Sebelum Menaikkan Harga BBM hingga LPG

Juven Martua Sitompul • 17 Mei 2022 20:42
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda, kenyataannya pemerintah justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.
 
Ini disampaikan Trubus menanggapi pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.
 
"Oleh karena itu, apa yang diharapkan Ibu Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," kata Trubus kepada wartawan, Selasa, 17 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.
 
Trubus menyebut ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan.
 
"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," ujarnya.
 
Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif. Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.
 
"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," ucap dia.
 
Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. "Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," kata Trubus.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif