Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal

KPU Kebut Regulasi Pilkada 2020

Nasional Virus Korona Pemilu Serentak 2020
Cahya Mulyana • 01 Juni 2020 13:02
Jakarta: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah akan dilanjutkan dengan jadwal pencoblosan baru 9 Desember 2020 dan memulai tahapan pelaksanaan mulai 15 Juni. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menggodok satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang mengadopsi protokol kesehatan.
 
"Kami tengah merampungkan PKPU tersebut melalui FGD (focus group discussion) kemudian dimatangkan lewat uji publik yang rencananya pekan depan," kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Senin, 1 Juni 2020.
 
PKPU tersebut akan mengadopsi protokol kesehatan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan berikut masukan dari Gugus Tugas Penanggulangan covid-19. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan pilkada tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketentuan tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh jajaran KPU selaku pelaksana regulasi setelah disahkan oleh DPR dan diundangkan. Penyamaan persepsi sangat penting supaya dalam implementasinya tidak ada kesalahpahaman.
 
Baca: Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan
 
Pada kesempatan berbeda Komisioner KPU Viryan Aziz menambahkan, Pilkada 2020 menekankan protokol pencegahan covid-19 pada setiap tahapan. Salah satu target penyelenggaraan pemilihan serentak saat ini ialah tidak ada pemilih, petugas, dan peserta yang terpapar covid-19 atau wafat.
 
"Saat ini KPU sedang intensif koordinasi dengan Gugas dan Kemenkes merumuskan protokol covid-19 pada setiap tahapan. Penyesuaian memerhatikan tiga hal, yaitu aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi," katanya.
 
Aspek regulasi menyangkut batasan penyesuaian yang tidak melampaui atau mengubah ketentuan UU Pemilihan. Sementara itu PKPU tentang tahapan, program dan jadwal sudah masuk tahap harmonisasi dengan Kemenkumham. Ikut hadir dan memberi pandangan dari Bawaslu RI, BNPB, Kemendagri, Kemenpolhukam.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif