Kepala Staf Presiden Jendral (Purn) TNI Moeldoko. (Foto: Medcom.id/Damar Iradat)
Kepala Staf Presiden Jendral (Purn) TNI Moeldoko. (Foto: Medcom.id/Damar Iradat)

Istana Jamin Tak Akan Ada Dwifungsi TNI

Nasional tni
Damar Iradat • 14 Februari 2019 14:16
Jakarta: Kepala Staf Presiden Jendral (Purn) TNI Moeldoko memastikan pengisian jabatan untuk perwira tinggi (Pati) TNI di kementerian/lembaga tidak akan memunculkan dwifungsi TNI. Menurut dia, saat ini TNI sudah bersifat profesional sejak direformasi.
 
Moeldoko mengaku telah mendengar soal kegamangan berbagai pihak terkait rencana kebijakan tersebut. Namun ia menjamin hal tersebut tak perlu dikhawatirkan.
 
"Saya pastikan enggak ada (dwifungsi TNI). Saya waktu jadi Panglima TNI juga sangat concern agar TNI itu profesional," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan sejak reformasi internal TNI pasca-Orde Baru, setidaknya ada tiga hal yang dirombak total. Antara lain reformasi struktur, doktrin, dan kultur.
 
Baca juga: Dwifungsi Membayang Jika TNI Masuk Kementerian
 
Menurut mantan Panglima TNI itu, pada saat reformasi kultur, yang dihilangkan adalah peran-peran sosial politik. Sementara, pada saat reformasi doktrin, hal-hal yang berkaitan dengan peran-peran dwifungsi itu dieliminasi.
 
"Doktrin itu bersumber dari Undang-Undang TNI dan Pertahanan," kata dia.
 
Menurut Moeldoko, saat ini TNI juga tidak pernah mengubah struktur kotak sosial politiknya. Selain itu, doktrin TNI pascareformasi internal juga tidak berubah.
 
"Kalau doktrinnya berubah, keluar dari UU. Maka ini perlu diwaspadai. Tapi kan enggak. Jadi, jangan terlalu khawatir," tegas Moeldoko.
 
Sebelumnya, TNI bakal direstrukturisasi. Ini untuk menempatkan sejumlah perwira tinggi (Pati) TNI yang selama ini nonjob.
 
Baca juga:Panglima TNI Ingin Perwira Nonjob Masuk Kementerian
 
Presiden Joko Widodo mengatakan setidaknya akan ada 60 jabatan baru yang bisa diisi setelah restukturisasi TNI. Jabatan tersebut dapat diisi dari kolonel yang naik pangkat menjadi jenderal di TNI.
 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyatakan, restrukturisasi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perpres Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI.
 
Namun, kebijakan tersebut ditolak oleh berbagai kalangan. Analis komunikasi militer Safriady meminta wacana menempatkan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI yang belum mendapat jabatan ke kementerian, dikaji ulang. Penempatan prajurit TNI di jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melihat fungsi TNI secara harfiah.
 
Menurut dia, untuk menempatkan prajurit TNI di jabatan sipil harus ada kaidahnya. Sebab, pascareformasi disepakati mengembalikan fungsi prajurit TNI kembali ke harfiahnya dan tidak ada dwifungsi keanggotaan TNI.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi