Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Kemendagri Tentukan Sanksi Usai Anies Diperiksa Polisi

Nasional Virus Korona Rizieq Shihab pandemi covid-19 Anies Baswedan protokol kesehatan
Kautsar Widya Prabowo • 17 November 2020 16:35
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dapat memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dianggap lalai terhadap protokol kesehatan dengan membiarkan kerumunan massa saat resepsi pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
 
"Kita tunggu klarifikasi di kepolisian, karena salah satu instansi yang diminta membantu menegakkan lewat penegakan yustisi itu adalah kepolisian," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2020.
 
Safrizal enggan membeberkan ancaman sanksi yang dapat diterima Anies akibat dugaan kelalaiannya itu. Namun, dia mengatakan Kemendagri paling tinggi memberikan sanksi tertulis kepada kepala daerah yang lalai terhadap protokol kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan diarah-arahkan untuk memberi sanksi ya. Masih berproses. Tapi data yang kita kemukakan tadi ada 82 (kepala daerah) sudah diberi teguran tertulis," tuturnya.
 
Kerumunan massa FPI juga terjadi di kawasan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Namun, Safrizal belum mengetahui secara pasti apakah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan dipanggil polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan itu.
 
"Saya tidak tau apakah (Ridwan Kamil) ikut dipanggil kepolisian, kami belum tahu karena itu ranahnya kepolisian," tuturnya.
 
Baca: Anies Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kerumunan Acara HRS
 
Dugaan pidana terkait protokol kesehatan dalam resepsi pernikahan anak Rizieq Shihab, diulik kepolisian. Penyelidikan dimulai dengan mengklarifikasi hal tersebut pada pemerintah daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
 
"Penyelidikan itu untuk menjawab satu hal, ada atau tidak ada pidananya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2020.
 
Tubagus mengatakan penyelidikan memakan waktu dua hingga tiga hari. Ada sembilan saksi yang diperiksa dari elemen penyelenggara negara.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif