NEWSTICKER
Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla. Medcom.id
Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla. Medcom.id

Pemerintah Dinilai Perlu Memetakan Wilayah Rawan Korona

Nasional Virus Korona virus corona
Ihfa Firdausya • 17 Maret 2020 14:13
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menilai pemerintah perlu memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran virus korona sangat tinggi. Pemetaan ini sekaligus mengeksekusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait imbauan kepada umat muslim di daerah dengan potensi penyebaran virus yang tinggi untuk sementara waktu menghindari kerumunan, pengajian umum, tabligh akbar, dan memperbolehkan tidak melaksanakan salat berjemaah di masjid, termasuk salat Jumat.
 
"Kalau di luar negeri mudah. Dikasih daerah merah, kuning. Kita tidak ada istilah itu," kata JK di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Menurut dia, penutupan tempat ibadah baru bisa ditentukan ketika pemetaan daerah rawan korona berjalan baik. "Yang ditutup daerah yang betul-betul merah, yang lainnya tentu jangan salaman, salam dari dada saja," imbuh JK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Status Darurat Korona Diperpanjang Hingga Mei
 
Sekjen MUI Anwar Abbas menyebut fatwa mengenai korona harus menjadi pedoman pemerintah dalam mengambil tindakan. Fatwa tersebut bahkan bisa digunakan untuk menetapkan daerah-daerah yang sudah gawat tingkat penyebaran korona.
 
"Masjid misalnya, daerah masjid di mana yang tingkat penyebaran virus koronanya tidak terkendali. Itulah peran negara, MUI hanya fatwanya," jelas Anwar.
 
Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi mencontohkan negara-negara Islam mengenai sikap mereka terhadap penyebaran covid-19. "Iran sudah memutuskan untuk membatalkan salat Jumat, Saudi Arabia dan negara-negara teluk mempersingkat salat Jumat yang biasanya setengah jam menjadi 10 menit," ungkap Muhyiddin.
 
Malaysia dan Singapura, lanjut dia, memutuskan melakukan lockdown. "Soal di Indonesia memang kita harus menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah dan kita hanya mengimbau. Karena yang decision maker adalah pemerintah," kata dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif