Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Sanksi Eksploitasi RUU TPKS Diusulkan Ditambah, Minimal Rp5 Miliar

Nasional Partai Demokrat Antikekerasan Seksual DPR RI kekerasan seksual RUU TPKS
Anggi Tondi Martaon • 08 Desember 2021 12:47
Jakarta: Sanksi eksploitasi seksual dalam Pasal 13 ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditambah. Pada draf yang tengah disusun, sanksi denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
 
"Mestinya Rp5 miliar, paling tinggi Rp15 miliar," kata anggota Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS dari Fraksi Demokrat, Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021.
 
Anggota Komisi III DPR itu menilai sanksi denda yang diatur pada draf RUU TPKS dinilai kecil. Nilai tersebut sangat mudah dipenuhi pelaku eksploitasi seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau cuma Rp200 juta, itu mah kelas panti pijat. Tapi yang namanya kelas massage itu sudah kelas internasional," ungkap dia. 
 
Santoso menegaskan semangat penyusunan RUU TPKS untuk mengurangi atau menghilangkan kekerasan seksual. Maka, bakal beleid tersebut harus ditambah untuk menimbulkan efek jera. 
 
Baca: Jalan Berliku RUU TPKS: Awal Mula, Terkendala, hingga Tak Kunjung Disahkan
 
Dia meminta agar sanksi dinaikkan. Panja diminta tak setengah hati menetapkan sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual. 
 
"Jadi menurut saya dalam memberikan sanksi kita banci ini, Rp200 juta, itu zaman kompeni. Jadi harus Rp5 miliar paling sedikit supaya pelaku benar-benar takut," ujar dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif