Petugas gabungan dari Polantas dan Dishub DKI Jakarta mengatur arus lalu lintas saat sosialisasi perluasan area ganjil genap di perempatan Matraman, Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Petugas gabungan dari Polantas dan Dishub DKI Jakarta mengatur arus lalu lintas saat sosialisasi perluasan area ganjil genap di perempatan Matraman, Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Ganjil Genap Ditiadakan

Nasional sistem ganjil genap Demonstrasi Mahasiswa
Siti Yona Hukmana • 24 September 2019 18:30
Jakarta: Sistem ganjil genap tak berlaku di seluruh ruas jalan di Jakarta sore ini. Pembatasan kendaraan roda empat itu tak diterapkan karena demo mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
 
"Seluruh ruas jalur ganjil genap ditiadakan," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
 
Ganjil genap sore hari yang ditiadakan yakni penerapan pada pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Pengendara pun bisa bebas melintas tanpa dibatasioleh pelat nomor kendaraannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, gelombang penolakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) terus mengalir dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Massa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
 
Mereka juga tak terima RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor. Selain itu, pedemo meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dibatalkan.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat di sejumlah wilayah mengurungkan niat berunjuk rasa. Pasalnya, tuntutan massa sudah dipenuhi.
 
"Sebenarnya demonstrasi-demontrasi yang menjurus pada penolakan UU Pemasyarakatan, KUHP, Ketanagakerjaan, Pertanahan, dan SDA (Sumber Daya Alam), itu sudah tidak relevan lagi," kata Wiranto.
 
Presiden Joko Widodo menunda lima dari delapan RUU yang akan disahkan DPR. Hanya RUU KPK; RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); dan RUU Tata Cara Pembentukan UU; yang disahkan.
 
Pembahasan lima RUU yang ditunda akan dilimpahkan kepada DPR periode 2019-2024. Wiranto memastikan keputusan ini diambil Presiden berlandaskan masukan publik.
 


 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif