KPU Diminta Bijak Menunjuk Rumah Sakit Rujukan
Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia Satia Chandra Wiguna. Foto: Doc PSI.
Jakarta: Surat edaran KPU Nomor 627 tertanggal 30 Juni 2018 tentang pengurusan persyaratan caleg yang menyangkut kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba dinilai mempersulit bakal calon legislatif. Sebab, rumah sakit yang menjadi rujukan sangat sedikit, terutama di daerah.

Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna mengatakan jika bakal calon legislatif memeriksa di luar rumah sakit yang telah ditentukan, maka dianggap tidak sah.

Chandra mencontohkan beberapa caleg PSI telah mengurus surat keterangan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP). Namun, ternyata kedua rumah sakit itu, tak berada di list KPU.


"Entah kenapa RSPAD dan RSPP tidak ada di list KPU. Padahal dua rumah sakit itu memiliki reputasi yang baik," kata Chandra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Juli 2018.

Menurutnya, jika rumah sakit tersebut terakreditasi, punya fasilitas sesuai kebutuhan persyaratan, dan dinyatakan dalam bentuk keterangan resmi rumah sakit dan ditandatangani dokter yang berkompeten, harusnya sah. "Apalagi kalau rumah sakitnya punya pemerintah," ujarnya.

Baca: BNN Didorong Lakukan Tes Urine Caleg

Chandra mengungkapkan, hal serupa juga dialami para bakal caleg di daerah. Dia mencontohkan wilayah Aceh, dari 18 kabupaten-kota yang ada di Aceh, KPU hanya menunjuk tujuh rumah sakit.

"Di Papua hanya empat rumah sakit yaitu RS Dok II Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Merauke dan RSUD Mimika. Artinya caleg DPRD se-Papua dari 28 kabupaten/kota mesti pergi ke empat rumah sakit itu," imbuhnya.

Hal itu, kata dia, sangat menyulitkan para bakal calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Terutama karena waktu yang sempit dan aturan yang terbit mendadak.

"Karena persyaratan administrasi yang banyak, PKPU tidak kunjung terbit, PSI berinisiatif untuk meminta bakal caleg PSI mengurus persyaratan sesuai dengan draft PKPU terakhir. Saya dengar partai-partai lain juga begitu. Sudah banyak yang mengurus surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba. Tapi karena rumah sakitnya tidak ada pada list KPU maka mereka akan terancam memulai dari awal lagi," ujar Satia Chandra.

Chandra mengimbau agar KPU lebih arif dalam menyikapi hal administratif seperti hal ini. "Jangan terkesan mempersulit parpol dengan hal-hal yang sifat administratif yang tidak substantif," katanya.



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id