Pejabat Pengelola Informasi Bisa Tangkal Hoaks
Kampanye antihoaks para siswa di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Antara/Aditya Pradana.
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menilai keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bisa menjadi penangkis penyebaran berita palsu atau hoaks. Masyarakat bisa mengecek kebenaran sebuah berita, terutama yang menyangkut lembaga pemerintah, ke PPID. 

“Masyarakat bisa kemudian melakukan cek dan ricek data apabila ada informasi yang dianggap meragukan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.

Menurut dia, posisi ini penting, terutama bila ada hoaks yang menyudutkan pemerintah. PPID bisa memaparkan data-data komprehensif untuk meluruskan berita tersebut. 


“Hoaks itu kan berita palsu dan berita bohong. Kadan-kadang berupa fitnah atau provokasi membuat orang cemas yang memutarbalikkan data-data,” ucap Niken.

Masyarakat juga tak perlu khawatir kesulitan akses informasi ke lembaga publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bisa dipergunakan untuk memastikan kebenaran sebuah berita. 

Baca: Empat Jenis Pembuat Hoax

“Sekarang ini era keterbukaan informasi ya. Nah kadang kadang masyarakat kita ini kan bisa mendapatkan informasi melalui media sosial begitu mendapatkan informasi langsung disebar. Hanya dibaca judulnya kemudian tidak dipahami dan tidak diklarifikasi langsung disebar,” ungkap Niken.

Kemkominfo mengharapkan masyarakat tak asal percaya sebuah informasi yang masih meragukan. Pasalnya, dampak dari hoaks ini sangat berbahaya.

“Kami mengharapkan masyarakat untuk selalu cek dan verifikasi terhadap informasi atau data data yang mereka terima melalui media sosial dan gadget mereka,” tutur Niken.




(OGI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360