Tiga Calon Bupati Ditangkap, KPU tak akan Ubah Peraturan

Achmad Zulfikar Fazli 15 Februari 2018 20:43 WIB
pilkada serentak
Tiga Calon Bupati Ditangkap, KPU tak akan Ubah Peraturan
Ilustrasi KPU - Antara
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan mengubah aturan untuk mengakomodasi calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Calon kepala daerah harus tetap bertarung meski tersandung kasus hukum.

"Tetap, tidak akan ada pergantian (peraturan)," kata komisioner KPU RI Viryan kepada Medcom.id, Kamis, 15 Februari 2018.

Aturan soal penggantian calon ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Aturan penggantian calon ada di Bab VII.


Baca: Masyarakat Diimbau tak Pilih Kepala Daerah Bermasalah

Pada bab ini syarat pergantian pasangan calon terdapat pada pasal 78, yang isinya sebagai berikut:

(1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. berhalangan tetap; atau
c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

(4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Dalam aturan tersebut, calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum juga tak bisa diganti sekalipun terpilih. Penggantian baru dapat dilakukan bila ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. "Kalau terpilih ada pengadilan yang inkrah diganti," ucap dia.

Baca: Banyak Kepala Daerah Terkena OTT, KPK Ultimatum Kemendagri

Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin. Menurut dia, penggantian calon kepala daerah terbentur dengan aturan yang dibuat oleh KPU.

"Mereka enggak bisa diganti kan karena aturannya, tapi kalau dia terpilih nanti diganti dengan wakilnya," kata Afifuddin.

Saat ini, ada tiga calon kepala daerah petahana yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK pada 3 Februari 2018. Nyono terbelit kasus dugaan suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.
 
Kemudian, Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap pada 11 Februari 2018. Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu untuk memuluskan sejumlah proyek di Ngada.
 
Terakhir, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang ditangkap pada 13 Februari 2018. Imas ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika, dan pihak swasta Data, setelah diduga menerima suap dari pengusaha bernama Miftahhudin.



(DMR)