Ilustrasi--Antara/R.Rekotomo
Ilustrasi--Antara/R.Rekotomo

Kenaikan Dana Parpol Buat Senyum Semakin Lebar

Nasional parpol
M Rodhi Aulia • 25 September 2017 10:14
medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan untuk partai politik (parpol) sebesar Rp1.000 per suara. Sebelumnya dana bantuan untuk parpol hanya sebesar Rp108 per suara.
 
PKS, salah satu parpol, bersyukur dana bantuan dari pemerintah tersebut. Peningkatan dana itu membuat PKS lebih lega. "Napas jadi lebih lega. Lari juga semakin kencang. Senyum semakin lebar," kata Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman kepada Metrotvnews.com beberapa waktu lalu.
 
Mahfudz mengaku mendapatkan informasi dana bantuan parpol tersebut akan dicairkan pada 2018 mendatang. Mahfudz memperkirakan partainya mendapatkan bantuan sekira Rp9 miliar. "Dana itu terutama untuk kaderisasi atau pembinaan kader," ucap dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Dana Bantuan Parpol dari Waktu ke Waktu
 
Dengan adanya peningkatan dana bantuan tersebut, lanjut Mahfudz, tentu pihaknya menjadi lebih hati-hati membuat laporan pertanggungjawaban tertulis. Pihaknya tidak ingin penggunaan dana partai dilakukan secara serampangan dan lain-lain.
 
"Semua harus dipertanggungjawabkan. Jadi enggak sederhana juga itu (laporan keuangannya). Jadi masalah kalau sistem keuangan partai enggak rapi. Terutama di daerah. Kalau ada pelanggaran, dianggap temuan," ucap dia.
 
Baca: Mendagri: Dana Banpol Hanya Stimulan
 
Mahfudz menuturkan selama ini PKS dengan bantuan dari pemerintah sebesar Rp108 per suara hanya mendapatkan kurang dari Rp1 miliar. Padahal khusus untuk DPP saja, PKS membutuhkan dana Rp60 miliar.
 
"Idealnya setahun untuk DPP saja Rp60 miliar. Rp5 miliar x 12 bulan. Dana itu untuk semua kebutuhan DPP. Belum di daerah-daerah," ungkap dia.
 
Adapun total dana yang sanggup dikumpulkan PKS untuk DPP saja sekira Rp25 miliar. Dana tersebut lebih banyak didapatkan dari iuran para kader.
 
"Kalau di PKS cukup kuat. Alhamdulillah selama ini iuran dari kader juga jalan. Iuran dan infaq dari kader yang jadi anggota dewan, kader yang jadi pengusaha, dan sumber yang halal lainnya," pungkas dia.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif