Presiden Jokowi (tengah). Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Presiden Jokowi (tengah). Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Presiden Teken Perpres Jabatan Fungsional TNI

Nasional tni
Golda Eksa • 28 Juni 2019 17:16
Jakarta: Peresiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Dasar pertimbangan Perpres yang diteken di Jakarta pada 12 Juni 2019 itu ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
 
Disebutkan pula pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja atau organisasi di tempat penugasan. Para pejabat fungsional TNI mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja.
 
"Peraturan Presiden mulai berlaku pada tanggal diundangkan." Demikian bunyi Pasal 30 Perpres 37/2019 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 17 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perpres tersebut menjabarkan jabatan fungsional TNI ada dua. Pertama, fungsional keahlian dengan jenjang ahli utama, madya, muda, dan pertama. Jabatan fungsional keterampilan memiliki jenjang penyelia, mahir, terampil, dan pemula.
 
Ahli utama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utama bersifat strategis global, strategis regional, dan strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesionalisme tingkat tinggi.
 
“Prajurit TNI yang menduduki jabatan ahli utama sebagaimana dimaksud berpangkat paling rendah Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/Marsekal Pertama TNI dan berpangkat paling tinggi Mayor Jenderal TNI/Laksamana Muda TNI/Marsekal Muda TNI,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini.
 
Sedangkan ahli madya merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Perpres 37/2019, prajurit yang menduduki jabatan tersebut memiliki pangkat paling rendah letnan kolonel dan berpangkat paling tinggi kolonel.
 
Adapun ahli muda merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian. Tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Pasal 9 ayat (2) Perpres 37/2019 menyebutkan pangkat paling rendah mayor dan paling tinggi letnan kolonel untuk prajurit yang menduduki jabatan tersebut.
 
Ahli pertama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional, serta mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Pasal 10 ayat (2) Perpres itu menyebutkan pangkat terendah kapten dan tertinggi mayor.
 
Adapun jenjang penyelia, seperti yang dituangkan dalam Perpres, merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya, serta mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Prajurit TNI yang menduduki jabatan penyelia berpangkat paling rendah letnan dua sampai dengan berpangkat paling tinggi kapten.
 
Jenjang mahir merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Prajurit yang bertugas pun berpangkat paling rendah pembantu letnan dua dan berpangkat paling tinggi pembantu letnan satu.
 
Sedangkan jenjang keterampilan merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Pangkat terendah sersan kepala dan paling tinggi sersan mayor.
 
Untuk jenjang pemula yang merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan dengan tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dasar, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Pangkat terendah sersan dua dan paling tinggi sersan satu.
 
Pengangkatan?
 
Perpres 37/2019 menyebut prajurit yang diangkat dalam jabatan fungsional TNI keahlian wajib memenuhi pelbagai syarat, yakni memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah sarjana (strata-1) atau setara, dan memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat satu tahun. Kemudian, telah mengikuti pendidikan pengembangan umum dan atau pendidikan pengembangan spesialis sesuai jenjang jabatannya, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam enam bulan terakhir, mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta syarat lain yang ditetapkan oleh Panglima TNI.
 
Sedangkan prajurit TNI yang diangkat dalam jabatan fungsional TNI keterampilan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah berijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara, memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi dibidangnya paling singkat satu tahun, telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialis, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 6 bulan terakhir, mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan syarat lain yang ditetapkan oleh Panglima TNI.
 
“Pengangkatan prajurit TNI dalam jabatan fungsional ahli utama ditetapkan oleh Presiden. Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam jabatan fungsional ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama ditetapkan oleh Panglima,” bunyi Pasal 1 ayat (1, 2) Perpres ini.
 
Adapun pengangkatan prajurit TNI dalam jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia, mahir, terampil, dan pemula, menurut Perpres tersebut, ditetapkan oleh Panglima TNI atau Kepala Staf sesuai dengan tempat penugasan.
 
Perpres itu juga menegaskan dalam hal lrajurit yang menduduki jabatan fungsional TNI dipindahkan dalam jabatan struktural maka jabatan fungsionalnya diberhentikan.
 
“Prajurit yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional TNI dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional TNI terakhir berdasarkan perundang-undangan, apabila tersedia formasi jabatan,” bunyi Pasal 21 Perpres ini.
 
Disebutkan juga dalam Perpres ini, pejabat fungsional TNI diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional TNI. Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional TNI sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan presiden.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif