Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha. (FOTO: MI/Irfan)
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha. (FOTO: MI/Irfan)

Revisi UU ITE Didorong Masuk Prolegnas 2019-2024

Nasional undang-undang ite
Whisnu Mardiansyah • 09 Juli 2019 13:15
Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha tak yakin revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan rampung pada periode saat ini. Dia mendorong DPR berikutnya memasukkan revisi UU ITE ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024.
 
"Saya memohon kepada anggota dewan yang baru nanti periode 2019-2024 untuk menangkap isu ini dan memprioritaskan," kata Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Salah satu yang dipermasalahkan dalam UU ITE ini ialah Pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal ini juga yang menjerat eks guru honorer SMAN 7 Kota Mataram, Baiq Nuril. Politikus Partai Golkar itu berharap Baiq Nuril yang terakhir terjerat dengan pasal karet itu.
 
"Kasus tersebut bisa dijadikan (pelajaran) agar pasal-pasal yang dirasa tidak memberikan kepastian hukum karena itu dianggap pasal karet bisa dievaluasi kembali," ujar Satya.
 
Baca:Penggunaan UU ITE Diminta Dihentikan Sementara
 
Menurut dia, pembahasan revisi UU ITE tak mungkin dilakukan DPR peiode 2014-2019 karena masa kerja tersisa beberapa bulan lagi. Produk pembahasan UU tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan di dua periode DPR yang berbeda.
 
"Disusun lagi oleh prolegnas dan bahkan substansinya bisa berubah. Karena yang terpilih sekarang ini 2019-2024 ini adalah utusan, wakil daripada rakyat. Jadi tidak bisa wakil rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat sebelumnya," jelas Satya.
 
Dia meminta aparat penegak hukum tak melihat kasus seperti Baiq Nuril dari satu pasal. Terlebih pasal karet di UU ITE masih multitafsir soal pencemaran nama baik. Perlu dilihat juga aspek sosial yang bersangkutan.
 
"Jadi apabila itu dirasa tidak memenuhi rasa keadilan tentunya penanganannya akan berbeda," pungkasnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif