Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA. Dok Medcom.id
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA. Dok Medcom.id

Kemendagri: Instruksi Mendagri Tak Bisa Mencopot Kepala Daerah

Nasional Virus Korona kemendagri protokol kesehatan Muhammad Rizieq Shihab
Theofilus Ifan Sucipto • 22 November 2020 14:35
Jakarta: Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 disebut sebagai pengingat kepala daerah mengawasi protokol kesehatan secara ketat. Aturan itu bukan untuk mencopot kepala daerah yang membandel.
 
“Memang tidak bisa (mencopot kepala daerah). Siapa yang bilang bisa?” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal ZA, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020.
 
Syafrizal menjelaskan Inmendagri yang diterbitkan pada Rabu, 18 November 2020, itu untuk menyegarkan ingatan kepala daerah soal Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan, UU soal Wabah, dan UU soal Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, kerumunan massa seperti yang terjadi saat penjemputan hingga pesta pernikahan anak Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat, tidak terulang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Ini kan mitigasi,” ucap dia.
 
Baca: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah
 
Kemendagri bakal menganalisis dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan tersebut bersama seluruh kepala daerah pada Senin, 23 November 2020. Dia berharap kasus kerumunan tak lagi terjadi sehingga penanganan covid-19 bisa berjalan maksimal.
 
“Pandemi belum tahu kapan selesai. Upaya-upaya penanganan jangan sampai turun gara-gara (kasus) seperti ini,” tutur Syafrizal.
 
Inmendagri ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia. Dalam aturan itu, Mendagri mewajibkan kepala daerah menegakkan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, kepala daerah harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif.
 
Apabila kepala daerah lalai dalam menaati ketentuan tersebut akan diberikan sanksi terberat berupa pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif