Ilustrasi - Medcom.id.
Ilustrasi - Medcom.id.

Gencatan Senjata Bisa Selesaikan Kekerasan di Papua

Nasional tni kelompok bersenjata di papua
Golda Eksa • 12 Maret 2019 08:15
Jakarta: Penghentian kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua sejatinya perlu direalisasikan secepat mungkin. Gencatan senjata dipandang sebagai jalan keluar terbaik guna mencegah konflik semakin meluas.
 
"Jadi, semua tidak diperkenankan memakai kekerasan. Kalau tidak seperti itu maka pola kekerasannya berulang, tidak akan ada ujungnya," ujar peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth ketika dihubungi, Senin, 11 Maret 2019.
 
Mantan Ketua Tim Kajian Papua LIPI itu menilai peningkatan status penanganan ancaman keamanan di Papua, dari tertib sipil yang menekankan upaya polisioner menjadi darurat militer atau pelibatan TNI secara total, bukan solusi. Apalagi dunia internasional juga terus memotret cara pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan di Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau sudah dijadikan daerah militer, tidak ada lagi akses bagi masyarakat sipil masuk. Kemudian tidak ada informasi yang bisa diperoleh kecuali dari militer yang ada di sana. Informasinya pun menjadi tidak transparan lagi mengenai apa sih yang terjadi di sana." jelasnya.
 
Menurut dia, jika memang benar jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang disebut bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 50 orang, maka sangat tidak realistis cara penanganannya dengan menerjunkan ratusan prajurit.
 
Gencatan senjata, sambung dia, sedianya perlu diprogram secara serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut juga wajib melibatkan unit-unit yang ada di daerah itu, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Sebelum mengambil kesimpulan bersama pun semua pihak tetap dipersilakan memberikan pendapatnya.
 
"Majelis Rakyat Papua bisa ambil peran karena di dalam MRP ada pokja adat, agama, dan perempuan. Menurut UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, MRP memiliki peran budaya. Selain itu juga DPR Papua dan Gubernur Papua perlu diberdayakan karena mereka yang lebih paham mengenai kondisi di Kabupaten Nduga," pungkasnya.
 
Baca:Tiga Prajurit TNI Gugur Diserang KKSB di Nduga
 
Sebelumnya, kontak senjata antara TNI dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB)pimpinan Egianus Kogoya kembali terjadi pada 7 Maret 2019. Akibatnya, tiga prajurit TNI gugur dalam insiden tersebut.
 
Selain itu, atas insiden tersebut, diperkirakan pula ada sekitar 10 anggota KKSB juga tewas. TNI pun berhasil merampas lima pucuk senjata milik KKSB.
 
Akhir tahun lalu, penembakan terhadap warga sipil juga sempat terjadi. KKB menyerang belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Nduga, Papua. Jembatan itu merupakan bagian dari program pembangunan Trans-Papua. (Media Indonesia)
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif