Jutaan Buruh Migran Perlu Dipastikan Masuk DPT

Ilham wibowo 07 Oktober 2018 16:47 WIB
pemilu serentak 2019
Jutaan Buruh Migran Perlu Dipastikan Masuk DPT
Diskusi Media di Bawaslu - Medcom.id/Ilham Wibowo.
Jakarta: Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi buruh migran di mancanegara diminta dipastikan terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlindungan perlu diberikan agar hak politik warga negara terpenuhi. 

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut masih ada sekitar lima juta buruh migran Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pemilu luar negeri dari masa ke masa masih dinilai terus menyisakan masalah terutama mengenai data yang berimplikasi pada terabaikannya hak pilih buruh migran. 

"Pemilu warga di dalam negeri ini persoalannya beda dengan buruh migran. Pastikan mereka semua terdaftar sebagai pemilih dan tidak dicurangi," ujar Anis dalam sebuah diskusi di Media Center Bawaslu, Minggu, 7 Oktober 2018. 


Anis mengatakan, realitas tersebut patut menjadi perhatian terlebih Pemilu 2019 bersifat serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. WNI yang berada dan bekerja di luar negeri sangat membutuhkan produk legislasi dan kebijakan untuk memastikan jaminan perlindungan bagi mereka. 

"Seharusnya mereka juga diberi keleluasaan dan kemudahan untuk dapat menjalankan hak pilihnya menentukan legislator, presiden dan wakil presiden," tandas dia. 

(Baca juga: DPT Hasil Perbaikan Pemilu Serentak 2019 187,8 Juta)

Ketua Pokja Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kementerian Luar Negeri Wajid Fauzi mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal mendata buruh migran di seluruh dunia untuk masuk dalam DPT. Masa waktu 1,5 bulan mendatang, bakal dilakukan pemutakhiran data untuk ditetapkan sebagai warga pemilih yang sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kita masih memiliki waktu 1,5 bulan, kita akan melakukan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya antara lain perta agar dibersihkan dari data ganda, jangan sampai warga kita yang sudah memiliki hak pilih tapi belum terdaftar," tutur dia. 

Hingga 16 September 2018, PPLN menetapkan data pemilih tetap hasil pemutakhiran (DPTHP) pratama sebanyak 2.025.344 pemilih. Jumlah tersebut sudah termasuk seluruh buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri. 

"Hingga saat ini mereka masih melakukan perbaikan. Kinerja penyelenggara menjadi bagus kalau data akurat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk kedutaan agar memiliki data yang lebih baik untuk pelayanan," tandas dia. 
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id