NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

Pembahasan RUU Ciptaker Perlu Cermat Agar Tak Rawan Digugat

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 16 Maret 2020 02:30
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law diminta perlu cermat dan berhati-hati. Hal ini menghindari RUU ini rawan digugat di kemudian hari setelah disahkan.
 
Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid mengatakan RUU Ciptaker perlu harmonisasi karena ada sekitar 79 undang-undang terkena pembatalan, baik sebagian pada pasal tertentu. Hal ini menghindari kekacauan pada penerapan di lapangan nanti.
 
"Agar ke depan jika telah diberlakukan omnibus law, tidak digugat melalui Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, hal ini yang sejak semula harus dibahas secara baik dan hati-hati," kata Fahri di Jakarta, Minggu, 15 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Draf RUU Ciptaker saat ini sudah di tangan DPR. Ia mengingatkan pembahasannya penuh kehati-hatian dan cermat. Sehingga visi pembangunan nasional di sektor ekonomi berjalan proporsional di bawah payung konsep omnibus law.
 
Baca:Omnibus Law Dinilai Tepat untuk Menyederhanakan Regulasi
 
Di sisi lain, terang Fahri RUU Ciptaker Omninus Law tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah ada. Terutama aturan UU yang telah berjalan. RUU Ciptaker memedomani konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesuai dengan UUD 1945.
 
Fahri menambahkan salah satu manfaat RUU Ciptaker Omnibus Law menyelesaikan peliknya ratusan regulasi yang tumpang tindih. Hal ini yang menghambat investasi masuk ke Indonesia.
 
"Saat ini secara positif terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang secara teknis menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia," kata Fahri.
 
Menurutnya, seiring dengan pembahasan RUU Ciptaker di DPR, setiap menteri atau kepala lembaga perlu menyiapkan regulasi teknis. Seperti perizinan lokasi, lingkungan, bangunan Gedung, sektor, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, UMKM, pengadaan tanah, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif