Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Perppu Akan Mengatur Penyederhanaan Tahapan Pilkada

Nasional Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 07 April 2020 12:16
Jakarta: Dampak penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Antara lain dengan penyederhanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.
 
"Contoh penerapan e-rekap, e-campaign, hingga proses coklit (pencocokan dan penelitian)," kata Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
 
Mardani berharap penyederhanaan ini membuat pelaksanaan pilkada lebih fleksibel. Semua disesuaikan dengan standar pencegahan virus korona.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lebih fleksibel dengan tetap menjaga kualitas," ujar dia.
 
Baca: KPU Kantongi 3 Opsi Jadwal Pilkada 2020
 
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Saan menyebut ada banyak ketentuan yang akan diatur dalam perppu pilkada, di antaranya dampak dari penundaan pesta demokrasi.
 
"Semua dampaknya akan dihitung," ujar dia.
 
Saan mengatakan semua dampak dan beberapa ketentuan lain dalam perppu akan dibahas kembali bersama pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kalau kemarin kan baru disepakati masalah penundaan," kata dia.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif