Jakarta: Pengusutan kasus gagal ginjal akut diminta lebih terbuka. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyebut pengusutan kasus itu dapat lebih serius, karena banyak anak menjadi korban jiwa.
“Saya tidak mau membandingkan tragedi Kanjuruhan dengan kasus gangguan ginjal akut. Tapi pengusutan ratusan kasus ginjal akut ini terkesan ditutup-tutupi padahal jumlah anak yang meninggal sudah 202 orang,” ujar Abdul saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut dia, pemerintah mesti menjalankan rekomendasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait kasus itu. Pihaknya bakal mengawal penuh supaya rekomendasi itu dijalankan.
Dia bahkan tidak ragu mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) DPR. Khususnya, jika rekomendasi BPKN tidak dijalankan oleh pemerintah.
“Jumlah yang ketahuan itu kan 323 anak, bisa jadi data ini akan bertambah karena mungkin belum semuanya terdata atau ada yang tidak melaporkan,” katanya.
Di sisi lain, Abdul meminta pemerintah dan industri farmasi memperhatikan kompensasi untuk program. Menurut dia, korban meninggal, mereka yang dirawat, maupun rawat jalan, mesti diberi santunan.
Abdul juga mendukung Polri menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Termasuk, membuka akar masalah kasus gagal ginjal akut secara terang benderang kepada publik.
“Kami menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas kejadian ini. Jika perlu, pejabat yang lalai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, sebagian besar masyarakat saat ini sangat ketakutan memberikan obat kepada anak-anak yang sakit demam. Menurut Abdul, mereka trauma dengan obat-obatan sirop.
“Kalau pemerintah lambat, masyarakat yang akan menjadi korban karena mereka tidak percaya pada obat-obatan yang beredar,” ucap Abdul.
Jakarta: Pengusutan kasus
gagal ginjal akut diminta lebih terbuka. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyebut pengusutan kasus itu dapat lebih serius, karena banyak anak menjadi korban jiwa.
“Saya tidak mau membandingkan tragedi Kanjuruhan dengan kasus gangguan ginjal akut. Tapi pengusutan ratusan kasus ginjal akut ini terkesan ditutup-tutupi padahal jumlah anak yang meninggal sudah 202 orang,” ujar Abdul saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut dia, pemerintah mesti menjalankan rekomendasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait kasus itu. Pihaknya bakal mengawal penuh supaya rekomendasi itu dijalankan.
Dia bahkan tidak ragu mendorong pembentukan panitia khusus (pansus)
DPR. Khususnya, jika rekomendasi BPKN tidak dijalankan oleh pemerintah.
“Jumlah yang ketahuan itu kan 323 anak, bisa jadi data ini akan bertambah karena mungkin belum semuanya terdata atau ada yang tidak melaporkan,” katanya.
Di sisi lain, Abdul meminta pemerintah dan industri farmasi memperhatikan kompensasi untuk program. Menurut dia, korban meninggal, mereka yang dirawat, maupun rawat jalan, mesti diberi santunan.
Abdul juga mendukung Polri menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Termasuk, membuka akar masalah kasus gagal ginjal akut secara terang benderang kepada publik.
“Kami menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan (
BPOM) bertanggung jawab atas kejadian ini. Jika perlu, pejabat yang lalai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, sebagian besar masyarakat saat ini sangat ketakutan memberikan obat kepada anak-anak yang sakit demam. Menurut Abdul, mereka trauma dengan obat-obatan sirop.
“Kalau pemerintah lambat, masyarakat yang akan menjadi korban karena mereka tidak percaya pada obat-obatan yang beredar,” ucap Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
