PPP Dukung Putusan MA Batalkan PKPU
Sekjen PPP Arsul Sani. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan larangan mantan narapidana koruptor sudah tepat. Arsul menyebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini bermasalah.

"PPP meski melihat bahwa materi muatan PKPU tersebut bermasalah dari segi hukum dan tertib peraturan perundangan," kata Arsul saat dihubungi wartawan, Jumat, 14 September 2018.

Menurut Arsul, secara hirarki ketatanegaraan, tidak bisa peraturan lembaga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Apalagi, Mahkamah Konsitusi (MK) juga memberi ruang hak politik bagi mantan koruptor.


Namun, Arsul memastikan partainya tak terpengaruh dengan putusan MA itu. Sedari awal, klaim dia, PPP berkomitmen tak mencalonkan mantan narapidana koruptor sebagai calon legislatif. 

"Sejak awal PPP telah menetapkan kebijakan untuk tidak mencalegkan para eks terpidana beberapa jenis kejahatan, termasuk korupsi," ujarnya

Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dengan begitu, eks koruptor dibolehkan nyaleg. 

Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id