Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

LPJ Dana Desa Dipermudah

Nasional dana desa
Theofilus Ifan Sucipto • 07 November 2019 16:26
Jakarta: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah diterbitkan. PP teranyar itu membantu kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa.
 
"Sistem pelaporan dan pengawasan akan lebih akuntabel," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019.
 
Menurut dia, beberapa kepala daerah kesulitan menyusun LPJ. Kerap kali, kata dia, bupati menutup-nutupi hasil LPJ.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui PP Nomor 72 Tahun 2019, laporan tidak lagi diserahkan pada bupati. Akmal menjelaskan kepala daerah bakal langsung melapor pada gubernur.
 
"Kalau dilaporkan sama kepala daerah pasti ada kendala psikologisnya," ujar Akmal.
 
Dia menyebut gubernur berperan membina bupati dan walikota. Namun, PP Nomor 72 Tahun 2019 harus diimplementasikan dengan baik dulu di tingkat provinsi.
 
"Bagaimana standar operasional dan prosedurnya melapor pada mereka (gubernur), hukumannya, dan sebagainya," imbuh Akmal.
 
Akmal menambahkan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) bakal membantu mengawasi LPJ. Fungsi APIP bakal diperkuat.
 
"Kita minta dieksplorasi lebih dalam peningkatan fungsi pengawasan APIP," tutur dia.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jerry Manafe, menyebut masih ada 129 dari 160 desa di daerahnya yang belum memasukkan LPJ dana desa tahap pertama dan kedua 2019. Ia berharap desa-desa itu segera menyerahkan LPJ sehingga proses pencairan dana desa tahap ketiga segera direalisasikan.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif