Presidential Threshold disebut Membingungkan Parpol

Faisal Abdalla 03 Juli 2018 14:15 WIB
pilpres 2019
<i>Presidential Threshold</i> disebut Membingungkan Parpol
Eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di MK/Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menganggap penerapan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 berisi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen membuat bingung partai politik. Sebulan mendekati pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, peta koalisi belum tampak.

"Parpol kebingungan mau mencalonkan siapa. Sudah berkomunikasi, berdialog, masih juga belum kelihatan. Ini menunjukkan sangat jelas ambang batas ini menyulitkan," kata Hadar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juli 2018.

Hadar merupakan satu dari 12 pemohon uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia berargumen Pasal 6A ayat (2) yang mengatur tata cara pengajuan calon presiden memberikan kesempatan kepada semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan capres dan cawapres masing-masing.


"Kalau parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, berarti sudah berhak mengajukan pasangan calon presiden kalau mau, kalau bergabung juga tidak ada halangan," ucap dia.

Baca: MK Minta Alasan Baru Gugatan Ambang Batas Presiden

Namun, Hadar membantah gugatan ambang batas presiden yang tengah bergulir di MK demi kepentingan politik pihak tertentu. Hadar menegaskan pemohon mengajukan gugatan ke MK karena ingin membenahi sistem pemilu sesuai konstitusi.

"Upaya ini sama sekali tak ada hubungannya dengan calon atau paslon atau parpol tertentu. Kalau betul-betul untuk menata sistem pemilihan kita khususnya pilpres dalam konteks pemilihan serentak. Kami pandang pengaturan saat ini tak sesuai konstitusi," ucap dia.

Sebanyak 12 tokoh publik menggugat kembali ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan teregistrasi di nomor 49/PUU/XVI/2018. Mereka berpendapat batas 20 persen kursi pencalonan presiden tak bisa membebaskan masyarakat memilih.

MK pernah menolak gugatan Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama beberapa waktu lalu.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id