Ilustrasi KKB. (Media Indonesia)
Ilustrasi KKB. (Media Indonesia)

Pemerintah Harus Lindungi Warga Papua di Wilayah Konflik

Anggi Tondi Martaon • 20 Juli 2022 14:07
Jakarta: Pemerintah diminta memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat di Papua. Sebab, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah dan menewaskan sejumlah warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.
 
"Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB," kata senator asal Papua Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.
 
Ketua MPR for Papua itu menduga aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar orang asli Papua (OAP). Masyarakat pendatang yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya juga menjadi sasaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan aksi KKB yang dipimpin Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI. KKB dinilai sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua.
 
"Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga," ujar dia.
 

Baca: TNI-Polri Dinilai Perlu Mengubah Pola Pendekatan Terhadap KKB


Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif. Bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.
 
"Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga, ada masyarakat Papua yang ready ke dunia tenaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan," kata Dave.
 
Sedangkan anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum. Sebab, Papua memiliki kompleksitas sosial demografi.
 
"Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timur. Pendekatannya hukum bukan militer," kata Arsul.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif